SIRANEWS.COM – JAKARTA

Kegiatan Peningkatan Jalan Cibarusah – Mekarmukti Tahun Anggaran (TA) 2022 resmi dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Independen Rakyat Adil LSM SIRA ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) Kuningan Jakarta Selatan. Selasa (27/5/2025).

Erik Manalu Ketua Umum SIRA mengatakan bahwa Laporan dilayangkan atas dugaan adanya aroma persekongkolan dan kurang transparan dalan proses lelang proyek, serta kualitas hasil pekerjaan yang kurang baik dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

” Kita lapor demi adanya keadilan supaya terlihat transparansi penyerapan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Dengan nilai pagu paket kegiatanya sebesar Rp. 24.000.000.000,00, nilai HPS sebesar Rp. 23.999.996.970,00, dan nilai kontrak sebesar Rp. 19.411.497.000,69. namun perlu kami sampaikan bahwa nilai harga penawaran oleh PT. Unggul Sokaja sebesar Rp. 17.491.413.743,66 dan Harga terkoreksi sebesar Rp. Rp. 17.491.413.743,66, sehingga menjadi salah satu pertanyaan materi dalam surat klarifikasi kami LSM SIRA ke pihak Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 lalu, namun tidak mendapatkan respon secara resmi, dengan demikian kami anggap indikasi persekongkolan sangatlah kuat terjadi pada saat proses pelaksanaan lelang proyek tersebut digulirkan,” ungkap, Erik Manalu Kepada wartawan.

Dia meminta pihak KPK  lebih serius dan menyerahkan sepenuh nya kepada lembaga antirasuah itu melakukan upaya penindakan kepada oknum kontraktor nakal yang diduga melakukan praktek- praktek curang, diluar ketentuan dalam proyek pemerintah sehingga sangat berdampak terhadap kualitas hasil pekerjaan dan berpotensi merugikan keuangan negara.

” Dengan resminya laporan ini untuk selanjutnya mulai dari proses telaah sampai lidik kami percayakan kepada pihak penyidik, sebab sudah menjadi ranah KPK-RI, dan kami tidak dapat berkomentar terkait perihal terlalu dalam sebab sifatnya sudah menjadi kewenangan mereka KPK, kita berharap semoga segera ada titik terang dan selalu mengedepankan transparansi, sebab secara kasat mata kondisi jalan saat ini sudah banyak yang rusak, bolong-bolong dan retak dibeberapa sisi jalan, datanya semua telah kita masukan dalam materi laporan, sebab salah satu faktor akibat dari adanya indikasi perbuatan curang dalam pelaksanaan proyek tersebut,” tandasnya.

Sementara sekjen LSM SIRA Saut Nainggolan menambahkan, KPK sebagai garda terakhir dalam penegakan hukum hendaknya lebih cepat merespon terkait laporan-laporan dari masyarakat.

” Kita sangat berharap KPK langsung cepat merespon dan segera bertindak terkait laporan dari masyarakat terutama terkait proyek pemerintah yang diduga sarat dengan permainan  kotor oleh oknum yang bertujuan memperkaya diri dan merugikan keuangan negara tanpa memperdulikan kualitas hasil pekerjaan,” tutupnya.(red)