siranews.com - 21/04/2025, 09:54 WIB
Tim Redaksi
SIRANEWS.COM – KAB. BEKASI
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berhasil mencatat efisiensi keuangan daerah sebesar Rp127 miliar, di tengah tantangan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Langkah penghematan ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Hasil efisiensi ada sekitar Rp127 miliar,” ujar Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dalam keterangan resminya.
Ade memastikan bahwa kondisi keuangan Pemkab Bekasi tetap stabil, dan bahwa efisiensi ini tidak akan mengganggu pelayanan publik maupun kelangsungan pembangunan.
“Kami pastikan pembangunan tetap berjalan, program-program kepada masyarakat juga tetap terlaksana,” tegasnya.
Selain efisiensi anggaran, Pemkab Bekasi juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta untuk mendukung pembangunan.
“Kami akan mengajak sejumlah pihak untuk turut serta membangun Kabupaten Bekasi,” imbuhnya.
Ancaman Defisit & Klarifikasi Soal Pinjaman Daerah
Potensi defisit sebelumnya sempat mencuat akibat ketidaksesuaian prediksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 dalam penyusunan APBD 2025. SiLPA awalnya diproyeksikan mencapai Rp700 miliar, namun realisasinya berada di bawah perkiraan.
Kondisi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran soal kemungkinan pengajuan pinjaman oleh Pemkab. Namun, Bupati Ade membantah kabar tersebut.
“Ya, buktinya sampai sekarang kami tidak mengajukan, semuanya masih berjalan seperti biasanya,” tegasnya.
Kas Daerah Masih Aman
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Hudaya, mengungkapkan bahwa saat ini kas daerah tercatat sekitar Rp70 miliar dan terus bertambah seiring masuknya pendapatan dari pajak serta retribusi.
“Hitungan kami, masih ada sekitar Rp70 miliar di kas. Tapi kan pendapatan masuk setiap hari. Kami yakin kondisinya masih dalam koridor aman,” jelas Hudaya.
Ia juga memastikan bahwa kebutuhan anggaran penting, termasuk untuk pembayaran gaji PPPK bulan depan, masih aman.
“Kondisi ini menuntut kita untuk lebih fokus pada skala prioritas, tapi secara umum masih terkendali,” pungkasnya.