siranews.com - 21/04/2025, 10:18 WIB
Tim Redaksi
SIRANEWS.COM – KOTA BEKASI
Ratusan warga Perumahan Bhineka Asri 3 Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, masih belum mengantongi sertipikat rumah yang telah mereka cicil hingga lunas sejak lebih dari satu dekade lalu.
Hingga kini, diperkirakan ada sekitar 110 kepala keluarga yang belum menerima hak legal atas hunian mereka.
Ironisnya, mayoritas warga sudah melunasi cicilan rumah ke Bank BTN sejak 2014. Namun hingga April 2025, sertipikat rumah yang seharusnya menjadi bukti sah kepemilikan belum juga diterbitkan.
“Kalau di lingkungan saya ada sekitar 28 orang yang belum menerima sertipikat. Cicilan rumah sudah lunas sejak lama,” ungkap Sutrisno, warga perumahan, kepada Radar Bekasi, Minggu (20/4).
Perumahan tersebut mencakup dua RT dan seluruh unit diketahui sudah habis terjual. Para warga, kata Sutrisno, sempat bertemu dengan pihak developer pada awal 2024, namun hasilnya nihil. Jawaban yang terus-menerus diterima hanyalah masih dalam proses.
Menurut penuturan warga, dokumen-dokumen lain seperti AJB (Akta Jual Beli) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sudah diserahkan. Namun untuk sertipikat, hingga kini tak jelas ujungnya. Mereka bahkan telah mencoba menelusuri ke Bank BTN, tetapi tetap belum mendapat kejelasan.
“Katanya masih proses pemecahan sertipikat induk dan balik nama. Tapi ya terus begitu saja jawabannya dari dulu,” tambah Sutrisno.
Situasi ini pun mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Bekasi, Anton. Ia menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi I DPRD untuk segera memanggil pihak pengembang dan Bank BTN Cabang Kranji guna meminta penjelasan terbuka.
“Ini sudah jadi keluhan bertahun-tahun. Warga punya hak dan sertipikat adalah bukti hukum atas kepemilikan mereka,” tegas Anton.
Anton juga menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, pihaknya mendukung langkah warga untuk membawa persoalan ini ke penegak hukum dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
“Kalau minggu-minggu ini masih belum ada jawaban pasti, ya laporkan saja. Ini bentuk kelalaian serius,” tegasnya.(rb)