SIRANEWS.COM – KABUPATEN BEKASI

DPP LSM Suara Independen Rakyat Adil ( SIRA ) menyatakan tidak akan main main dalam menyikapi kegiatan pembangunan infrastruktur yang berada di Desa Karangpatri.

Hal ini disampaikan oleh kepala kordinator lapangan Jawa Barat LSM SIRA Yusuf Supriatna dihadapan para awak Media.

“Saya sudah berkordinasi dengan ketua umum dan juga sudah melengkapi data sebagai bahan pelaporan ke Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan,” terang Yusuf. Minggu (4/5/2025)

Tak hanya itu dia juga menambahkan bahwa dari beberapa kegiatan tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaanya.

“Dari hasil temuan dan investigasi dilapangan dan kita tuangkan dalam surat tentunya semua telah melalui proses kajian yang mendalam, sehingga kecurigaan dan dugaan kami sangatlah mendasar terkait pembangunan di beberapa titik yang ada di Desa Karangpatri, dan patut kami duga adanya permainan anggaran,” tegasnya.

Yusuf menjelaskan bahwa banyak kegiatan hanya dikerjakan tambal sulam saja serta adanya dugaan penggunaan angaran yang janggal.

“Kita berpikir secara rasional saja apa mungkin dalam satu termin anggaran dana desa bisa mengcover banyak kegiatan? Seperti pembangunan jembatan aja ada sekitar delapan titik dan itu terlihat hanya tambal sulam saja, contohnya jembatan lama cuma di poles sehingga terlihat baru begitu juga pengecoran jalan lingkungan di Kp.Pugur serta pembuatan gapura dijalan masuk utama Kp.Pugur Desa Karangpatri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi,” papar Yusuf.

Dia juga mempertanyakan terkait sumber anggaran kegiatan dan tidak adanya papan proyek di lokasi.

“Jelas kita mempertanyakan anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak sedikit untuk kegiatan tersebut, anehnya disetiap kegiatan tidak satupun memasang papan proyek atau adanya papan informasi, sehingga kita tahu dari mana sumber anggaran berasal dan ikut mengawasi setiap kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah,” jelasnya.

Menurut kepala kordinator lapangan Jawa Barat LSM SIRA itu bahwa setiap penggunaan anggaran haruslah trasparan.

“Tidak perlu ditutupi, karena anggaran desa setiap masyarakat berhak dan wajib tau serta ikut dalam pengawasannya. Jangan terkesan ada unsur kesengajaan, harusnya transparan saja agar tidak menimbulkan polemik dan permasalahan dalam pengelolaan anggaran Desa,” tutur Yusuf.

Yusuf juga menemukan banyak kegiatan tidak sesuai RAB sehingga mengurangi mutu dan kualitas dikarenakan lemahnya monitoring dari pihak terkait.

“Seperti dalam pengerjaan cor rabat beton Jaling di Kp.Pugur, diduga dikerjakan asal – asalan, ketebalanya hanya sekitar 5 -6 cm untuk ukuran ketebalan bagian tengah, karena bekisting yang dipendam, harus nya pelaksana kegiatan lebih memperhatikan mutu dan kualitas agar pembangunan lebih bertahan lama jangan hanya mencari keuntungan pribadi semata, ini juga tentunya menjadi tanggung jawab pendamping desa, harus nya memonitor kegiatan bukan hanya berdiam diri sebatas membuat RAB dan menikmati hasil tanpa peduli hasil kegiatan,” tutup Yusuf.(red)