SIRANEWS.COM, KAB BEKASI – Ketua Umum LSM SIRA Erikson Manalu mengaku sedang mempersiapkan laporan selanjutnya ke APH berbeda, soal dugaan penyelewenangan dalam

“Proyek Rekonstruksi Jalan Serang–Cicau Paket 1” yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022.
Hal itu diungkapkan menyusul jawaban yang mengecewakan pihaknya dari Kejari Kabupaten Bekasi. Jawaban itu ditandatangani Kasi Pidsus Ronald Thomas Mendrofa, SH atas laporan LSM SIRA. Dalam surat tertanggal 31 Desember 2024, menyebutkan bahwa Kejari Kabupaten Bekasi belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

“Kita berterimakasih dengan respons tersebut, walau demikian kita kecewa dengan isinya yang tidak menjawab isi laporan LSM SIRA. Oleh karenanya, kita akan segera melaporkan ke aparat penegak hukum dengan jenjang yang lebih tinggi, saya sedang menyusun laporannya. Satu lagi dengan narasi ‘belum menemukan’ yang artinya ada hal-hal yang belum dilakukan secara komprehensif dalam hal telaah yang sudah disimpulkan tersebut,” kata Erikson.

Menurutnya, pemasangan sheet pile dengan P= 45m dalam proyek tersebut jelas tidak sesuai rencana, karena diduga kuat belum mencapai final set dengan rencana 6m sudah dilakukan pembobokan kepala sheet pile. Akhirnya terjadilah pemasangan double (jadi dua) dan itupun setelah ada koreksi dan pengawasan dari LSM SIRA.

“Pemasangan uditc dengan ukuran 40 x40 dan P= 205m pun tidak sinkron sehingga tidak maksimal manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu lebih tinggi pasangan uditc dari elevasi jalan atau rigit beton dan pekerjaan saluran uditc tidak berkesinambung (terputus) sehingga tidak sesuai rencana,” tambah Erikson.

“Begitu juga uditc 40x 40 dengan P= 180 m yang persis mendekati underpass Delta Silicon 8 dari batas Kampung Cikuya sampai sta 0+565 tidak direaliasikan sepenuhnya, melainkan hanya sebagian dan terputus. Juga sodetan yang rencananya di depan warung setelah masjid tidak juga dilaksanakan, sehingga tidak merujuk pada dokumen kontrak sebagai kontraktual yang telah final,” katanya memaparkan contoh indikasi penyelewenangan dalam proyek yang menelan biaya dengan nilai pagu sebesar Rp3,5 miliar, nilai HPS sebesar Rp3.312.841.115, dan nilai kontrak/harga terkoreksi sebesar Rp3.086.517.892,76. Proyek tersebut dikerjakan CV Mancur Berdikari, beralamat di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Di lapangan, sebelumnya pada Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk penanganan longsor dilokasi tersebut telah direaliasikan hamparan batu kapur. Lantas, pada Tahun Anggaran Anggaran (TA) 2022 bongkaran beton ada 2 (dua) lokasi, yang pertama di depan warung nasi setelah masjid di sta 0+000- sta- 0+025 dan yang kedua di depan Warteg Barokah pada sta-0+025 yang diduga kuat tidak dilakukan pembongkaran, sehingga tidak optimal dan tidak sesuai dengan rencana.

Sebagaimana diberitakan, LSM SIRA menyayangkan jawaban dari Kejari Kabupaten Bekasi atas laporannya mengenai dugaan korupsi pada “Proyek Rekonstruksi Jalan Serang–Cicau Paket 1” yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bekasi Ronald Thomas Mendrofa dalam suratnya ke LSM SIRA menegaskan, Kejari belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

Padahal, dalam laporan yang ditujukan ke Kejari Kabupaten Bekasi, SIRA menyertakan sejumlah bukti berupa foto dan tahapan pekerjaan, sebagai bukti pelanggaran yang diduga kuat disengaja dilakukan pemborong demi mengeruk keuntungan pribadi dan para pihak oknum terkait.

“Seharusnya penyidik dari Kejaksaan meneliti bukti-bukti yang kita sertakan, sekaligus melakukan pembuktian ke lapangan,” pungkas Ketua Umum LSM SIRA Erikson Manalu. (TIM REDAKSI)