SIRANEWS.COM –  KABUPATEN BEKASI

Sejumlah kepala desa di Kabupaten Bekasi mengaku kecewa usai mengikuti kegiatan retret selama empat hari di Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI Angkatan Darat, Bandung, pada 21–24 April 2025.

Kegiatan yang semula diklaim sebagai bimbingan teknis (bimtek) justru dinilai terlalu menitikberatkan pada latihan fisik dan tidak relevan dengan tugas pemerintahan desa.

Kepala Desa Jayasampurna, Muchsin, menyayangkan isi kegiatan yang dianggap menyimpang dari kebutuhan aparatur desa.

“Semua kepala desa kecewa, karena kepala desa bukan security. Kepala desa itu mengabdi dan membangun wilayahnya,” ujarnya, Selasa (29/4/2025).

Menurut Muchsin, materi yang semestinya disampaikan adalah seputar penguatan administrasi, birokrasi, serta strategi percepatan pembangunan desa. Bukan aktivitas fisik yang dinilainya tidak menunjang kompetensi pemerintahan.

Dikuip dari RB sumber internal menyebut kegiatan itu lebih menyerupai pelatihan fisik ala militer, dengan minim pembahasan tentang tata kelola desa.

“Isi acaranya lebih ke pelatihan fisik. Materi soal birokrasi dan administrasi desa sangat minim,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.

Tak hanya itu, peserta juga mengeluhkan kualitas konsumsi selama kegiatan. Makanan disebut tidak layak, bahkan ada hidangan yang mengeluarkan aroma tidak sedap.

“Banyak peserta pulang lebih awal. Makanannya juga kurang enak, bahkan ada sate dengan bau yang tidak layak,” tambahnya.

Terkait polemik ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Rachmat Atong, enggan memberikan banyak tanggapan dan meminta media mengkonfirmasi langsung ke Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Ketua Apdesi Kabupaten Bekasi, Bahrudin, menjelaskan bahwa kegiatan retret tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepala desa, khususnya dalam aspek mental dan fisik.

“Tujuannya meningkatkan kapasitas kepala desa, terutama dalam ketahanan mental dan fisik,” kata Bahrudin.

Namun, ia mengakui bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Apdesi disebut telah berupaya melakukan koordinasi dengan DPMD dan mengajukan audiensi dengan Bupati, tetapi tidak mendapat respons.

“Kami ingin menghadap bupati tapi tidak ada waktu. Akhirnya kami jalankan saja kegiatan ini bersama BPD,” katanya.

Bahrudin juga menyebutkan bahwa dana kegiatan sebesar Rp7 juta per peserta ditransfer langsung ke rekening event organizer (EO) Meraki. Setiap desa mengirimkan 3–4 perwakilan.

Kegiatan yang semestinya menjadi ajang peningkatan kapasitas, kini justru menuai sorotan dan kritik dari para peserta. Sejumlah kepala desa mendesak agar kegiatan serupa ke depan lebih disesuaikan dengan kebutuhan riil aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.(gb)