SIRANEWS.COM — JAKARTA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021, pada Kamis (31/7/2025).

Kedua tersangka itu adalah Yenni Andayani (YA) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) (27 November 2014-2018), dan Hari Karyuliarto (HR) selaku eks Direktur Gas PT Pertamina (Persero).

“Selanjutnya atas Tersangka HK dan YA, hari ini dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 31 Juli sampai dengan 19 Agustus 2025 di Rutan KPK,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka, yaitu Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Karen Agustiawan pada 19 September 2023.

Kemudian, Yenni Andayani (YA) dan Hari Karyuliarto (HR) sebagai tersangka pada 2024 lalu. Adapun Karen telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

Lantas, bagaimana duduk perkara kasus korupsi yang menjerat Yenni dan Hari? Dalam konstruksi perkara, KPK mengatakan, awalnya, PT Pertamina (Persero) melakukan pembelian LNG impor dari Corpus Christi Liquefaction, anak perusahaan Cheniere Energy Inc dari Amerika Serikat.

Kontrak pembelian tersebut berlangsung pada tahun 2013 dan 2014, yang kemudian digabungkan menjadi satu kontrak untuk tahun 2015. Jangka waktu kontrak selama 20 tahun dengan pengiriman barang mulai 2019 sampai 2039.

Padahal saat itu, Indonesia sedang mengembangkan potensi gas di Masela, Andaman, Teluk Bintuni, dan beberapa blok gas di Kalimantan. “Nah, sementara kita mengembangkan blok gas tersebut, oknum-oknum ini melakukan impor. Tentu saja supply dan demand-nya terganggu. Semakin banyak supply-nya, ini akan menekan harga dari LNG yang diproduksi di dalam negeri,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.

Asep mengatakan, Yenni Andayani (YA) dan Hari Karyuliarto melakukan impor LNG tanpa didasari persetujuan pengadaan, analisis, dan izin yang diperlukan, padahal pembelian LNG membutuhkan analisis dan izin karena kontraknya bersifat jangka panjang.

“Tersangka HK dan YA juga diduga dengan sengaja melakukan pembelian LNG impor tanpa persetujuan RUPS dan Komisaris, padahal diketahui pembelian LNG impor adalah kontrak jangka panjang selama 20 tahun dan bukan kegiatan operasional rutin serta dengan nilai kontrak material,” ujarnya. Asep juga mengatakan, keduanya memberikan persetujuan pengadaan LNG itu tanpa adanya ‘back to back’ kontrak di Indonesia atau dengan pihak lain, sehingga LNG yang diimpor tersebut tidak punya kepastian pembeli dan pemakainya. (kmp)