SIRANEWS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif impor kepada Indonesia sebesar 32%. Hal itu membuat pengusaha nasional menjadi waswas, karena bisa menyebabkan PHK massal di ranah industri.

Namun, Jusuf Kalla menilai persoalan PHK kemungkinan kecil terjadi jika dikaitkan dengan dampak penetapan tarif sebesar 32%.

“Pemerintah dan pengusaha tidak pernah mau PHK. Cuma kalau sudah rugi, dia melakukan PHK. Persoalannya, ini yang saya perkirakan, akibatnya ini mungkin hanya 5%-10% kenanya (ke pengusaha RI). Masalah yang ditakutkan semua orang adalah daya beli Amerika menurun,” kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4/2025).

Ia menilai, pengusaha lebih bisa mengerti manuver yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnisnya, terutama soal efisiensi.

“Otak pedagang lebih pintar ketimbang pemerintah menyoal efisiensi.Pengusaha itu sederhana, tak usah dibantu yang penting jangan diganggu. Itu saja. Baik pemerintah, ataupun masyarakat, ataupun preman. Jangan diganggu, itu saja. Otak pedagang lebih pintar daripada otak pemerintah dalam hal efisiensi,” terangnya.

JK menjelaskan, pemerintah justru jangan berbuat banyak. Cukup tenang dan awasi semuanya yang berjalan. Ia bahkan mengatakan aturan yang semakin banyak justru membuat dampak yang negatif.

“Pemerintah jangan berbuat banyak. Tenang saja, awasi semuanya. Itu yang terjadi, makin banyak aturan yang dibikin, makin kacau negeri ini. Buktinya Undang-Undang Cipta Kerja. Apa itu menyebabkan efisien ke ekonomi? Tidak ternyata,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, pihaknya cemas kebijakan Trump akan memicu gelombang PHK di sektor padat karya, seperti tekstil. Menurut dia, kinerja industri tekstil telah sejak lama menghadapi berbagai tantangan.

“Kekhawatiran kami yang terbesar adalah tekanan layoff (PHK) yang lebih besar di sektor padat karya (garment terutama) pasca kebijakan ini. Karena industrinya sendiri sudah lama struggling untuk mempertahankan kinerja usaha, kinerja ekspor dan lapangan kerja,” katanya.

Shinta menilai ada sejumlah sektor yang paling berdampak karena pasar ekspor lebih besar ke AS, seperti garmen, alas kaki, furniture, dan perikanan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan tekanan terhadap daya saing, iklim usaha maupun investasi secara nasional. (dt/ss)